National Coremap | Home | Webmail | Kontak Kami | Buku Tamu
English Version
Diskusi
Links


Meta Data
Peta Kabupaten
Data Pokok Pembangunan Daerah
Perpustakaan
Video
Data Kepegawaian
Peraturan/Undang-Undang
Galeri Foto


Kegiatan
Kesehatan Karang
Sosial Ekonomi
CREEL
Riset Agenda Daerah
Pelatihan
 

Info Kegiatan
Patroli Terpadu
23 Januari 2009

Dalam upaya mendukung Program Rehabilitasi dang Pengelolaan Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk Kabupaten Kep. Mentawai (COREMAP II), Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2008 melaksanakan Kegiatan Patroli Terpadu. Patroli ini merupakan patroli gabungan yang dilaksanakan bersama beberapa stakeholder terkait dan aparat keamanan. Adapun stakeholder yang terlibat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai koordinator pelaksana kegiatan dengan melibatkan beberapa anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Untuk aparat yang ikut serta dalam patroli ini adalah TNI-AL dan Kepolisian Airud Mentawai.

Patroli Terpadu dilaksanakan di 4 (empat) pulau besar di Kepulauan Mentawai yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Tujuan dari patroli ini untuk menindak ilegal fishing yang dilakukan oleh pengusaha perikanan lokal maupun pendatang. Dari patroli yang dilaksanakan didapat 16 (enam belas) kapal yang telah melakukan pelanggaran. 15 (lima belas) kapal melakukan pelanggaran batas wilayah penangkapan, surat izin berlayar dan surat izin penangkapan. 1 (satu) kapal tertangkap selain tidak memiliki surat izin berlayar dan surat izin penangkapan juga menggunakan compressor sebagai alat bantu dalam melakukan penangkapan ikan dan hal ini di indikasikan kapal tersebut menggunakan potassium dalam melakukan penangkapan ikan dan hasil laut lainnya. Tindakan yang diambil bagi pelaku pelanggaran ini adalah dengan melakukan penahanan terhadap surat-surat kapal yang masih berlaku, penyitaan aset kapal sebagai jaminan untuk pengurusan surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan dan pembinaan langsung di lapangan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran yang dilakukan di perairan Kepulauan Mentawai terutama penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Mentawai

ARTIKEL LAINNYA

<< Kembali

(c) Coremap