National Coremap | Home | Webmail | Kontak Kami | Buku Tamu
English Version
Diskusi
Links


Meta Data
Peta Kabupaten
Data Pokok Pembangunan Daerah
Perpustakaan
Video
Data Kepegawaian
Peraturan/Undang-Undang
Galeri Foto


Kegiatan
Kesehatan Karang
Sosial Ekonomi
CREEL
Riset Agenda Daerah
Pelatihan
 







Info Kegiatan
2008 - Fasilitasi Pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
07 Agustus 2009

Manusia telah mengeksploitasi sumberdaya laut sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Sebagai pendukung kehidupan, sumberdaya laut telah menjadi pemasok  sumber pangan hayati dunia, menyediakan lahan pekerjaan, sumber air dunia, hingga udara yang kita hirup. Ekosistem terumbu karang yang sehat mampu mendukung hasil penangkapan ikan hingga mencapai rata-rata 30 ton/km3/tahun (Alcala 1981, 1988; White and Savina 1987; Alcala dan Russ 1990;Christie dan White 1994). Akan tetapi, usaha eksploitasi terhadap sumberdaya laut umumnya tidak dibarengi dengan upaya mempertahankan kelestariannya. Keseimbangan ekosistem mengalami gangguan dan pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil tangkapan sebagai efek langsung dari terjadinya “over eksploitasi”. 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terletak di daerah tropis dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km atau 18,4% dari 440.000 km panjang garis pantai dunia. Keanekaragaman sumberdaya hayati yang dimilikinya sangat tinggi dan beberapa diantaranya tidak dijumpai di daerah lain (endemik). Akan tetapi, pemanfaatan yang tidak berbasis pada keseimbangan lingkungan menimbulkan masalah yang tidak hanya berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan, namun juga pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian P3O-LIPI (1998) melaporkan kondisi terumbu karang hanya 6,41% yang berada dalam kondisi sangat baik, 24,3% kondisi baik, 29,22% kondisi sedang dan 40,14% kondisi rusak. Hasil tangkapan ikan menurun seiring dengan rusaknya ekosistem terumbu karang. Kerusakan ekosistem ini pada umumnya disebabkan oleh kegiatan penangkapan ilegal yaitu dengan menggunakan bahan beracun (sianida), alat tangkap tidak ramah lingkungan (trawl atau pursein) dan penggunaan bahan peledak.

Untuk mencegah kehilangan sumberdaya laut yang lebih parah, maka ditempuh upaya perlindungan (konservasi) yaitu dengan menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis hewan maupun tumbuhan, keunikan dan gejala alam,  beserta ekosistemnya menjadi beberapa zona yaitu zona inti (daerah larang ambil), zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya (PP No.60/Tahun 2007). Upaya ini selain melindungi sumberdaya yang masih tersisa, juga memberikan kesempatan bagi ekosistem untuk pulih dari kerusakan.

Namun ironisnya, kesadaran akan ancaman terhadap sumberdaya laut tidak sebanding dengan luas wilayah yang telah dikonservasi di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Departemen Kelautan dan Perikanan, dari luas seluruh samudera di dunia hanya tersisih 1% diantaranya sebagai kawasan konservasi. Untuk Indonesia sendiri, dari luas laut teritorial yang mencapai 3,1 juta Km2, hanya ada sekitar 7,2 Km2 sebagai kawasan konservasi hingga akhir tahun 2006. Pemerintah menargetkan pada tahun 2010 kawasan konservasi laut telah ada seluas 10 juta Ha dan pada tahun 2020 menjadi 20 juta Ha (DKP, 2006).

Ekosistem laut ditopang oleh beberapa ekosistem di dalamnya yang saling mendukung. Ekosistem tersebut diantaranya adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Sehingga dalam pengelolaan kawasan konservasi harus memperhatikan aspek keterkaitan ekosistem antara satu dengan lainnya untuk menciptakan daya resistensi dan resiliensi yang cukup tinggi dalam kawasan tersebut. Terkadang suatu wilayah perairan melewati atau meliputi lebih dari satu wilayah yuridiksi, sehingga diperlukan suatu mekanisme penggelolaan bersama untuk mendukung konektivitas ekosistem di dalamnya.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dicirikan dengan wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17. Total luas daratan, pegunungan dan pulau-pulau tanpa lingkup perairannya adalah 1.112 km2, sementara luas lautnya adalah 11.464,44 km2. Secara administrasi kabupaten Pangkep memiliki 112 pulau dan hanya 80 diantara yang berpenghuni, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tuppabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangayya. Kecamatan Tuppabiring berbatasan dengan Kabupaten Barru disebelah utara dan Makassar disebelah Selatan, terdiri dari 42 pulau-pulau kecil dengan total luas daratan sekitar 140 km2. Jumlah penduduknya mencapai 27.482 jiwa (Bappeda Pangkep, 2002).

Dari data COREMAP 2005, dilaporkan kondisi terumbu karang di kabupaten Pangkep 74,26% dalam kondisi rusak dan hanya 25,74% dalam kondisi baik dari total luas keseluruhan terumbu karang sebesar 27.027,71 ha. Kondisi ini sangat memprihatinkan, olehnya itu diperlukan upaya maksimal dan secepat mungkin dalam mengatasi masalah tersebut, sebab bila tidak, bukan saja kita kehilangan sumber keanekaragaman plasma nutfah, ekosistem pendukung kehidupan dan penyangga sumberdaya pangan, tapi juga hampir sekitar 53.355 jiwa lebih terancam kehilangan mata pencaharian.

Salah satu upaya dalam menyelamatkan ekosistem wilayah pesisir di kabupaten pangkep adalah dengan membetuk Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang telah diinisiasi oleh COREMAP II, yang pada akhirnya diharapkan sebagai cikal bakal terbentuknya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). DPL merupakan wilayah perlindungan laut yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Dari beberapa lokasi yang diajukan oleh masyakat akan dipilih salah satu yang memenuhi kriteria ekologi paling baik dari semua lokasi tersebut. Hingga saat ini hampir disetiap desa di tiga kecamatan tersebut memiliki DPL. 

Akan tetapi, permasalahan kerusakan ekosistem pesisir tidak secara otomatis telah terpecahkan dengan terbetuknya DPL tersebut, sebab pemilihannya bersifat lokal dan tidak berbasis ilmiah. Selain itu, kemampuan resistensi dan resiliensi dari setiap DPL belum teruji karena belum ada mekanisme konektivitas antar DPL yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian lebih lanjut dalam menentukan KKL di kabupaten Pangkep untuk menjamin daya resistensi dan resiliensi dari setiap lokasi terpilih, kemudian selanjutnya akan membentuk jaringan KKLD di wilayah perairan pangkep berdasarkan mekanisme konektivitas antar habitat, biota, dan kondisi ekologinya.

Rumusan Masalah
 Untuk membangun sebuah model jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), maka masalah-masalah yang dikedepankan dalam penelitian ini antara lain :
− Lokasi-lokasi mana saja di kecamatan Liukang Tuppabiring perairan Kabupaten Pangkep yang berpotensi dijadikan Kawasan Konservasi Laut (KKL)?
− Zona apa saja dan berapa luasnya yang dapat dibentuk dalam wilayah KKL tersebut?
− Model jejaring seperti apa yang cocok untuk Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep?

Tujuan Kegiatan
 Penelitian ini bertujuan untuk :
− Menentukan lokasi KKL di di kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep
− Penentuan zonasi di dalam KKL di di kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep.
− Menentukan Model jejaring Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep.

Manfaat Kegiatan
Dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi sumberdaya ekosistem pesisir dan penentuan lokasi-lokasi serta model jaringan KKLD di kabupaten Pangkep diharapkan lebih memudahkan penyusunan rencana kegiatan yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi ekosistem terumbu karang di wilayah Coremap II Kabupaten Pangkep.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan atas Kontrak Perjanjian Kerjasama No.142/COREMAP-MCA/KPA/IX/2008 antara Unit Pelaksana Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP II) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan LSM Pangkep Solidaritas Pencinta Alam (PASCAL 358) tentang Fasilitasi Pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) tertanggal 16 September 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 145/COREMAP-MCA/SPMK/IX/2008 tertanggal 18 September 2008.

Sumber : CRITC PANGKEP

Attachment(s)
NoFilenameSize
1 Fasilitasi_Pembentukan_Kawasan_Konservasi_Laut_Daerah_(KKLD).pdf    15443742 bytes  

ARTIKEL LAINNYA

<< Kembali

(c) Coremap